KPU POLEWALI MANDAR IKUTI FGD BERTAJUK KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU PASACA PEMILU DAN PILKADA SERENTAK 2024
Polewali - kab-polewalimandar.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan KPU Pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 secara Daring yang diikuti oleh seluruh satker KPU Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia.
KPU Kota Surakarta yang turut hadir secara daring dalam kegiatan tersebut masing-masing Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM Andi Rannu, Kasubbag Hukum dan SDM Sitti Nadrah beserta staf pelaksana dan operator PPID pada Subbagian Hukum dan SDM secara daring, Selasa (23/9/2025).
Kegiatan ini menghadirkan Pemateri Ketua Komisi Informasi Pusat sekaligus Ketua Bidang Kelembagaan, Handoko Agung Saputro, yang membawakan materi mengenai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam konteks penyelenggaraan Pemilu.
Pemateri lainnya adalah Direktur Tera Indonesia Consulting (TIC), Arbain, yang membahas praktik pelayanan dan pengelolaan informasi publik di KPU RI, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten/Kota.
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Anggota KPU RI August Mellaz selaku Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Dalam arahannya, Mellaz menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan, akuntabel, dan dipercaya publik. Selanjutnya pengarahan juga diberikan oleh Iffa Rosita selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI serta Eberta Kawima selaku Deputi Bidang Dukungan Teknis. Dalam kesempatan tersebut, Iffa Rosita mengingatkan peran PPID sebagai pintu masuk permohonan informasi dan data, yang artinya bahwa biro, bagian dan atau subbagian lain juga sudah seharusnya memahami tentang kualifikasi masing-masing data dan informasi yang biasanya dimohonkan dan dapat serta merta menyediakannya bila itu berhubungan dengan biro, bagian dan subbagiannya masing-masing.
Kegiatan FGD ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman, tantangan, serta masukan terkait penguatan layanan informasi publik di masing-masing daerah. Melalui forum ini, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas kelembagaan KPU pasca Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. (Humas/KPU Polman)*.
