PERKUAT DEMOKRASI LOKAL, KPU POLMAN LIBATKAN DINAS PMD DALAM SOSIALISASI DAN PDPB
Polewali - kab-polewalimandar.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Polewali Mandar, Rabu (7/8/2025), dalam rangka program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih selama masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan.
Dalam kunjungan kali ini, Ketua KPU Polman Nurjannah Waris didampingi Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Andi Rannu dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Heri Dahnur Syam serta Sekretaris KPU Polman Baharuddin dan staf Sekretariat KPU Polman, diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas PMD Baso Asmad Matturungan dengan didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa Asrul Tonga.
Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Nurjannah Waris dalam wawancara terpisah menyampaikan bahwa Koordinasi ini bertujuan untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa untuk melakuka validitas data pemilih, serta memperluas jangkauan pendidikan pemilih kepada masyarakat, terutama pemilih pemula dan kelompok rentan.
“Kami berharap faslitasi dan dukungan Dinas PMD terkait program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan sosialisai pendidikan pemilih yang telah kami rencanakan sebelumnya, dukungan dari Dinas PMD akan sangat membantu dalam menyampaikan informasi kepemiluan melalui jaringan pemerintah desa”, terangnya.
Sementara itu, PLT Kepala Dinas PMD Polewali Mandar, Baso Asmad Matturungan, menyampaikan komitmennya untuk mendukung KPU dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemutakhiran data melalui pemerintah desa dan perangkatnya.
“Terimakasih atas kunjungan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, Kami dari Dinas PMD sebagai rumah besar desa siap membantu dan memfasilitasi semaksimal mungkin program kegiatan yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Polewali Mandar kedepan,” ucapnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya KPU Polman dalam membangun ekosistem demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berbasis data yang akurat, meskipun di luar tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.(Humas/KPU Polman).
