BERITA TERKINI

  Polewali-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum melalui Inspektorat Utama selaku Aparat Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Inspektorat Utama KPU RI Wilayah III, melalui via daring aplikasi zoom yang dikuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar di Aula Ruang Media Center KPU Kabupaten Polewali Mandar Jl. K.H Wahid Hasyim No.02 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Senin(11/7/2022). Rayhan Kharisma R, Anggota Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Tahun 2021, menyampaikan Hasil Reviu Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) KPU Kabupaten Polewali Mandar. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Polewali Mandar, Rosida dalam pertemuan tersebut berharap dengan adanya reviu dan pembinaan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KPU dapat memotivasi perbaikan dalam peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas di Lingkungan KPU Kabupaten Polewali Mandar. "Dengan adanya reviu dan pembinaan dari Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KPU dapat memotivasi perbaikan dalam peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas di Lingkungan KPU Kabupaten Polewali Mandar kedepannya," tutur Rosida. Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar, Agustan menambahkan bahwa tujuan evaluasi ini adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) dan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah Lingkungan KPU. (Humas/KPU Polman).

Jakarta: Anggota KPU Polewali Mandar, Nurjannah Waris, Munawir Ariffin beserta Kasubag Teknis yang diwakili Ahmad Bestari dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), Muhammad Anas mengikuti Bimbingan Teknis Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik yang dilaksanakan KPU RI di Grand Hotel Sahid Jakarta (23/7/2022). Kegiatan yang dihelat selama lebih kurang 5 (lima) hari tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asyari. Dihadapan seluruh peserta yang hadir, Hasyim menyampaikan pentingnya memahami tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilu. "Penting juga memahami ruang lingkup tugas dan wewenang kita. Termasuk dalam bimtek ini yang akan memimpin adalah pimpinan kalian di provinsi. Jadi, cara berfikirnya demikian", tegas Hasyim Selain itu Hasyim juga menyampaikan tentang pentingnya 3 (tiga) hal yang harus dicapai dalam Bimtek ini, yaitu capaian pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Termasuk pemahaman yang sama terkait PKPU No. 3 dan PKPU No. 4. "Ada tiga capaian dalam kegiatan ini, pertama adalah, kognitif, sudah paham atau belum, klo pulang dari sini harus sudah paham. Kedua adalah, afektif, pentingnya sikap loyal pada pimpinan KPU. Dan ketiga adalah aspek psikomotorik,  bukan sekedar tahu, paham tapi juga disiplin mengikuti juknis termasuk keterampilan", tambah Hasyim sekaligus membuka acara Bimtek. Pemaparan dan arahan juga diberikan oleh Anggota KPU RI l, Idham Kholik dimana beliau meyakini sekaligus berharap pemilu kedepan jauh lebih baik di bawah kepemimpinan Ketua KPU RI Hasyim Asyari. "Mas Ketua sudah menjelaskan intisari materi bimtek ini. Berharap pemilu kedepan jauh lebih baik di bawah kepemimpinan kita Mas Ketua Besar. Saya harap pertemuan seperti ini harus dirutinkan", ucap Idham disambut tepuk tangan oleh peserta Bimtek. Idham Kholik juga menambahkan bahwa Bimtek ini adalah sarana transfer pengetahuan hukum, sekaligus menguatkan integritas, seluruh anggota KPU.  "Bimtek ini adalah sarana pertemuan, sarana transfer pengetahuan hukum. Pentingnya kita memahami PKPU 3 dan 4, serta PKPU sebelumnya terkait PKPU Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik. Dan saya juga berharap KPU lebih baik, profesional, berintegritas. Ini dilakukan oleh seluruh anggota KPU. Serta sayameyakini Pemilu kedepan  zero despiute, atau tidak ada (nol) sengketa. Dua hal tersebut diatas setidaknya akan jadi modal bagi jajaran penyelenggara, khususnya KPU dalam rangka meningkatkan public trust (kepercayaan publik)", lanjut Idham yang juga Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI. Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan secara terpisah di 3 (tiga) tempat secara daring dan luring terintegrasi, dihadiri Ketua dan 5 (lima) anggota KPU RI, Sekjend KPU RI dan jajarannya, 34 perwakilan KPU Provinsi Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Divisi Data dan Informasi (Datin), seluruh anggota KPU Kab/Kota Divisi Teknis penyelenggaraan dan Datin, Kasubag Teknis, serta staf operator. (Humas/KPU Polman)

Polewali - Di tengah tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang tengah berjalan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar melakukan kunjungan koordinasi ke Kejaksaan Negeri Polewali untuk membangun sinergitas antar lembaga lintas stakeholder guna mensukseskan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Rudianto bersama Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Polewali Mandar, Andi Rannu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Polewali, Nurjannah Waris, Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar, Agustan, Kasubag Hukum dan SDM, Sitti Nadra Alimuddin serta staf KPU Kabupaten Polewali Mandar diterima Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar, Muh. Ichwan, SH didampingi Kasi Pidsus Kejari Polewali, Andi M Rieker, M.SH, Kasi Datun Kejari Polewali, dan Prima Wibawa, SH.,MH, Kasubag Pembinaan kejari Polewali, Yogi Nugraha SH di ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri Polewali, Jl. Mr. Muh. Yamin, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Rabu (10/8/2022). Dalam pertemuan itu, Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Rudianto menjelaskan  maksud dan tujuan kedatangan KPU Kabupaten Polewali Mandar di Kejaksaan Negeri Polewali. "Maksud dan tujuan kunjungan ke Kejaksaan Negeri Polewali Mandar ini dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi antar lembaga. Karena kami sangat  menyadari bahwa KPU tidak bisa bekerja sendiri dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, tentunya sangat membutuhkan dukungan dan masukan-masukan dari stakeholder terkait. Apalagi penyelenggaraan Pemilu 2024 akan masih sama dengan pemilu 2019 , yakni masih bersamaan, serentak pilpres dengan pilegnya. Kemudian ada pemilihan kepala daerah dan pemilihan gubernur di tahun yang sama," kata Rudianto. Lanjut Rudianto, kunjungan tersebut  juga dalam rangka desiminasi informasi dan sosialisasi terkait tahapan pemilu 2024. "Adapun tahapan yang sekarang sedang berjalan ini adalah tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2024. Penting juga kami sampaikan bahwa mekanisme  pendaftaran peserta pemilu 2024  berbeda dengan pemilu sebelumnya, kalau pemilu-pemilu sebelumnya pendaftaran peserta pemilu sebelumnya ada di tingkat KPU Kabupaten, KPU Provinsi dan KPU RI, namun untuk pemilu 2024 ini pendaftarannya terpusat di KPU RI. Kami di KPU Kabupaten dan Provinsi nanti bekerja pada saat verifikasi, baik verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual," jelas Rudianto. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali, Muh. Ichwan, SH mengapresiasi dan  menyambut baik kedatangan komisioner dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Polewali Mandar tersebut. Dirinya menyampaikan terima kasih atas kunjungan tersebut dan menyampaikan dukungan bagi KPU Kabupaten Polewali Mandar dalam  mensukseskan Pemilu 2024.  "Terimakasih atas kunjungan rekan-rekan dari KPU Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka menjalin sinergitas terkait persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024. Mudah- mudahan ke depan kita bisa bersinergi dengan baik karena tidak ada permasalahan yang tidak bisa selesai kalau kita bersinergi. Intinya kami tetap akan mendukung KPU Kabupaten Polewali Mandar guna mensukseskan Pemilu 2024," jelas Muh. Ichwan, SH. Terpisah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Polewali Mandar Andi Rannu yang ditemui usai pertemuan menjelaskan, kunjungan koordinasi kali ini memang memiliki arti penting sebagai bagian dari kesiapan KPU Polewali Mandar menghadapi tahapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 mendatang. Sebab menurutnya, selaku penyelenggara, berbagai persiapan dan antisipasi memang perlu dilakukan, terutama dalam menghadapi setiap pelaksanaan tahapan yang berjalan. Termasuk terhadap potensi permasalahan hukum yang timbul dalam setiap tahapan yang berlangsung. "Kami di Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Polewali Mandar juga baru saja mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penanganan Potensi Permasalahan Hukum pada Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Dan ini menjadi bagian dari kesiapan selaku  penyelenggara di kabupaten dalam menghadapi pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024 mendatang," imbuhnya. (Humas/KPU Polman)