BERITA TERKINI

Mamuju, kab-polewalimandar. kpu. go. Id - Dalam rangka persiapan penerimaan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Pemilu Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Koordinasi bersama KPU Kabupaten Se-Sulawesi Barat. Senin (3/7/2023). Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, Supriadi Narno sekaligus membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk penyamaan persepsi terkait tahapan pencalonan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. "Teman-teman KPU Kabupaten yang baru saja dilantik kemarin, saya harap dapat bekerja dengan baik dan segera menyesuaikan oleh karena itu kegiatan hari ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terkait tahapan pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten", kata Supriadi Narno. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa KPU Kabupaten perlu meningkatkan peforma layanan  helpdesk bagi partai politik peserta Pemilu Tahun 2024. "Dalam peningkatan peforma layanan helpdesk bagi partai politik, KPU Kabupaten  membuka ruang diskusi terkait tahapan pencalonan Anggota DPRD", ujar Supriadi Narno. Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, Nurjannah Waris yang hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi kegiatan tersebut. "Kami sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap ada output yang jelas sehingga tidak ada lagi perdebatan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi nantinya",tutur  Nurjannah Waris. Sementara itu, Munawir Ariffin Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar yang mewakili Divisi Hukum dan Pengawasan mengatakan bahwa kegiatan ini penting dilaksanakan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi masalah dalam proses penerimaan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. "Rapat Koordinasi ini merupakan langkah awal untuk mengantisipasi munculnya persoalan yang berimplikasi hukum antara KPU, Bawaslu, dan partai politik peserta pemilu dalam proses penerimaan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten nantinya", tutup Munawir Ariffin. (Humas/KPUPolman). Editor: IA Foto: MA

Surabaya, kab-polewalimandar. kpu. go. Id - KPU Kabupaten Polewali Mandar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Logistik Pemilu Tahun 2024 di Vasa Hotel Surabaya. Jum'at - Minggu (23-26/6/2023). Kegiatan tersebut membahas Tata Kelola Logistik Pemilu mulai dari Tahap Perencanaan , Pengadaan, Pemeliharaan, Pendistribusian, Penyimpanan dan Pengawasan dengan semboyan target : "No Mistake, Zero Accident". Pada rakornas ini juga disampaikan perencanaan penggunaan versi terbaru SILOG pada Tahapan Logistik Pemilu 2024. Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 Gelombang III ini dibuka langsung oleh Anggota KPU Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, dan Idham Holik bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membuka Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Penyusunan Kebutuhan dan Biaya Logistik Pemilu Tahun 2024 Gelombang III di Surabaya. Dalam sambutan pembukaan, Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat menyampaikan terkait aspek logistik pemilu, semua harus tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran, tepat jumlah dan presisi. Anggota KPU RI, Betty Epsilon dalam arahannya mengatakan data pemilih yang telah ditetapkan akan menjadi hulu untuk kebutuhan penyusunan kebutuhan logistik dan teknis, baik data dalam maupun luar negeri. Sementara itu, Anggota KPU RI, Idham Holik menyebutkan bahwa puncak pemilu berintegritas ada pada saat KPU bisa memberikan pelayanan terbaik kepada para pemilih pada hari pemilihan ataupun sebelumnya. Di akhir arahan, Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrisno menekankan khususnya kepada sekretariat KPU di setiap tingkatan, agar serius dalam merumuskan berbagai strategi dan standar teknis pengadaan dan distribusi logistik pemilu, serta selalu menjaga integritas dan loyalitas dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Sementara itu, Ketua Kabupaten Polewali Mandar yang ikut hadir mengapresiasi kegiatan tersebut dan mengatakan kegiatan ini sangat penting karena dengan perencanaan logistik yang matang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan semboyan "No Mistake, Zero Accident" kegiatan ini. Hadir pula dalam kegiatan tersebut, jajaran Pejabat Eselon I dan II Setjen KPU, Kepala Bakesbangpol dan Kepala Biro Pemerintahan Jawa Timur, Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU provinsi dan kabupaten/kota dari 14 provinsi.(Humas/KPUPolman)    

Polewali, kab-polewalimandar. kpu. go. Id - Dalam rangka merumuskan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Polewali Mandar menggelar Focus Group Discussion ( FGD) di Lantai 3 Cafe & Resto Cilapap, Kelurahan Takatidung Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. Senin (26/6/2023). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Plh. Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Munawir Ariffin dan dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa kegiatan FGD dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar untuk membahas terkait issu strategis rancangan PKPU yang akan dibuat oleh KPU tentang pemungutan dan penghitungan suara. "Forum ini sengaja menghadirkan Parpol, Akademisi dan Lembaga penggiat Pemilu atau pihak yang berkepentingan lainnya untuk sumbang saran dan masukan dalam merumuskan kebijakan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu Tahun 2024 nantinya", terang Munawir Ariffin. Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut, Budiman Imran dalam wawancara terpisah mengatakan bahwa dengan menghadirkan stakeholder kepemiluan pada kegiatan ini diharapkan memberikan masukan dan saran untuk memperkaya lagi rancangan PKPU ini. "Kami hadir dalam kegiatan ini untuk memonitoring dan evaluasi pelaksanaan FGD yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan harapan seluruh stakeholder kepemiluan baik itu peserta pemilu, Pengiat Pemilu, Non Governmental Organization (NGO), Pemantau Pemilu yang hadir pada hari ini dapat memberikan masukan dan saran sehinggga rangcangan PKPU ini menghasilkan produk hukum yang bisa kita gunakan semua tanpa ada kerisauan didalamnya",ungkap Budiman Imran   Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, Nurjannah Waris yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan memaparkan terkait Isu Strategis Rancangan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Serentak tahun 2024. "Kegiatan ini merupakan salah satu agenda KPU RI yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten membahas terkait rancangan PKPU tentang Tungsura.Kegiatan ini bertujuan menampung masukan oleh para peserta Pemilu,  stakeholder dan penggiat pemilu untuk  dirumuskan dan  diRDPkan nantinya oleh KPU didepan DPR RI sebelum ditetapkan", jelas Nurjannah Waris. Turut hadir dalam kegiatan ini, Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Polewali Mandar, Akademisi, LSM Penggiat Pemilu. (Humas/KPUPolman).                                                                                                                                                   Editor: IA Foto: AD

Polewali, kab-polewalimandar.kpu.go.id - KPU Kabupaten Polewali mengelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula Hotel Al-Ikhlas-Polewali. Rabu (21/6/2023). Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar mengatakan bahwa untuk mendapatkan data pemilih yang akurat, valid dan komprehensif melalui beberapa tahapan pemutakhiran data pemilih. "Daftar Pemilih yang disusun dengan durasi waktu cukup panjang ini kurang lebih 8 bulan ini, KPU sengaja mengalokasikan waktu cukup banyak untuk mendapatkan Daftar Pemilih yang akurat, valid dan komprehensif di mulai dengan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PANTARLIH) yang diturunkan sebanyak 1.356 orang Se-Kabupaten Polewali Mandar, kemudian dilakukan Rekapitulasi secara berjenjang mulai dari PPS, PPK sampai ke KPU Kabupaten yang tahapannya mulai dari Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir) yang kemudian ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)",terang Rudianto. Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024, KPU Polewali Mandar menetapkan jumlah DPT Pemilu 2024 sebanyak 345.281 pemilih terdiri dari Laki-Laki sebanyak 170.372 Pemilih dan Perempuan sebanyak 174.909 pemilih yang tersebar di 1.362 TPS, 167 Desa/Kelurahan, 16 Kecamatan Se-Kabupaten Polewali Mandar. Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Polewali Mandar, Muslim Sunar dalam wawancara terpisah menyakini dengan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Pemilu 2024 ini kualitas data pemilih lebih baik. "Kami sangat mengapresiasi pengunaan Aplikasi Sidalih ini dalam pemutakhiran data pemilih pemilu 2024, karena aplikasi Sidalih ini bisa dioperasikan online dan offline sehingga memudahkan untuk mengaupdate, mengaupload dan menyinkronkan data pemilih, Sistem dalam Sidalih ini semakin canggih karena juga mampu menyeleksi data pemilih dan menganalisis data ganda, NIK invalid dan NKK Invalid sehingga kami menyakini kualitas data kita makin baik ditambah lagi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuka akses Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) kepada KPU dalam rangka pemutakhiran data pemilih ", jelas Muslim Sunar. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Stakeholder Terkait, Partai Politik dan Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar bersama jajarannya.(Humas/KPUPolman). Editor: IA Foto: AD

Polewali, kab-polewalimandar.kpu.go.id - Menyambut Pemilu 2024, KPU Kabupaten Polewali menggelar Kirab Pemilu 2024. Kegiatan ini dilaksanakan menjadi pertanda setahun jelang hari pemungutan suara sekaligus sosialisasi terkait Partai Politik Peserta Pemilu 2024, bendera partai,tanggal dan hari pemungutan suara. Kamis (21/6/2023). Kegiatan awal Kirab Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar diawali dengan penjemputan Bendera Kirab Pemilu 2024 dari KPU Kabupaten Majene kepada KPU Kabupaten Polewali Mandar di Desa Tandung Kecamatan Tinambung yang berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene. Rombongan Kirab Pemilu 2024 kemudian bergerak dari Kecamatan Tinambung melewati Kecamatan Balanipa, Kecamatan Campalagian, Kecamatan Mapilli, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Matakali dan Finish di Lapangan Pancasila Kecamatan Polewali. Kegiatan selanjutnya, Opening Ceremony Kirab Pemilu 2024 dalam bentuk apel Pemilu Tahun 2024 dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, Stakeholder Terkait, Partai Politik dan Badan Adhock Penyelenggara Pemilu yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Selain Apel Pemilu 2024 juga digelar penyerahan Bendera Kirab Pemilu, Penandatanganan Berita Acara Penyerahan Bendera Kirab Pemilu, Pembacaan dan Penandatanganan Deklarasi Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa. Ketua KPU KPU Kabupaten Polewali Mandar, Rudianto dalam wawancara terpisah mengatakan bahwa kegiatan Kirab ini bertujuan untuk mensosialisaikan tentang Partai Politik Peserta Pemilu 2024, bendera partai dan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024. "Kegiatan Kirab Pemilu ini merupakan rangkaian estafet Kirab Pemilu Pemilu 2024 yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Majene sebelumnya. Pelaksanaan Kirab Pemilu 2024 di Polewali Mandar diisi dengan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih di beberapa tempat dimulai tanggal 21 - 25 Juni 2023 mendatang, dengan kegiatan tersebut diharapkan masyarakat semakin teredukasi dan semakin mengerti terkait dengan agenda Pemilu 2024 dan pesertanya", jelas Rudianto. Sementara itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Munawir Ariffin yang ditemui disela-sela kegiatan menyampaikan dengan adanya Kirab Pemilu 2024 ini, masyarakat mendapat informasi terkait penyelenggaraan Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 mendatang. "Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bukan hanya melalui tatap muka tapi juga memanfaatkan media lain diantaranya penyebaran pamplet dan kalender kepada masyarakat, hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Polewali Mandar",terang Munawir Ariffin. Selain itu, beliau juga menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat hari pelaksanaan pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 nanti. (Humas/KPUPolman).

Mamuju, kab-polewalimandar. kpu. pergi. Id - KPU Kabupaten Polewali Mandar mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penetapan Hasil Akhir Verifikasi Administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten Se-Sulawesi Barat untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 di Aula Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat, Senin (19/6/2023). Dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, Supriadi Narno mengatakan kegiatan verifikasi administrasi ini untuk melihat keabsahan dokumen calon anggota DPD dan DPRD, oleh karena perlunya membangun komitmen bersama KPU Kabupaten Se-Sulawesi Barat tata cara pelaksanaan verifikasi persyaratan administrasi calon calon anggota DPD dan DPRD. “Dalam melaksanakan verifikasi administrasi diperlukan pengetahuan dasar terkait apa yang akan di verifikasi. Oleh karena itu perlu kesepahaman yang ditunjuk bersama terkait indikator pemeriksaan dokumen persyaratan persyaratan calon anggota DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten serta membahas secara teknis tentang persiapan penetapan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen bakal calon". ucap Supriadi Narno. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Bahtiar dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini dilakukan dalam rangka persiapan pengaturan hasil verifikasi dokumen calon anggota DPD dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten. "Kegiatan Verifikasi administrasi ini tujuannya adalah bagaimana mencegah penyalahgunaan pemalsuan atau pemamfaatan dokumen yang seharusnya sehingga verifikasi itu dimulai dari ada atau tidak adanya, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dokumen tersebut sehingga kita perlu memiliki pemahaman yang sama," ucap Bahtiar. Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar Nurjanah Waris yang hadir dalam kegiatan tersebut, mengapresiasi kegiatan tersebut. "Kegiatan Rapat Koordinasi ini sangat perlu dilakukan sebagai sarana membangun komunikasi dan pengakuan dalam hal tata cara verifikasi administrasi persyaratan calon anggota DPRD sehingga meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan verifikasi administrasi", ungkap Nurjannah Waris. Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, Elmansya, Budiman Imran, Anggota KPU Kabupaten Se-Sulawesi Barat Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris KPU Se-Sulawesi Barat, Kasubag Teknis dan Hupmas Se-Sulawesi Barat Admin serta operator SILON. (Humas/KPU Polman)