BERITA TERKINI

Hai #TemanPemilih, Komisi Pemiliban Umum (KPU) Polewali Mandar kembali melaksanakan Rapat Pleno Rutin yang dilaksanakan di Ruang Rapat KPU Polman Lantai 2, Rabu (17/9/2025). Rapat pleno rutin ini dipimpin Ketua KPU Polman Nurjannah Waris, dihadiri Anggota KPU Polman masing-masing Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Heri Dahnur Syam, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi Munawir Ariffin, dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Rudianto, serta Sekretaris KPU Polman Baharuddin. Rapat pleno rutin juga diikuti jajaran Kasubag dan staf KPU Polman. Rapat pleno rutin yang merupakan agenda rutin KPU Polman dilaksanakan pada setiap hari Rabu yang membahas hal-hal yang menjadi agenda pleno rutin kali ini, serta membahas pula tindak lanjut dan realisasi dari rapat pleno sebelumnya. #KPUMelayani

Mamuju - kab-polewalimandar.kpu.go.id - Anggota KPU Polewali Mandar Andi Rannu yang juga ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia KPU Polman, menghadiri Launching Monitoring dan Evaluasi (e--Monev) Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Barat di Gedung Ballroom Andi Depu Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (16/9/2025) sakit.  Kegiatan launching e-Monev yang dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Barat H Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Mayjen (Purn) Salim S Mengga serta jajaran Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat tersebut, diikuti dan menampilkan sejumlah Badan Publik tingkat provinsi maupun kabupaten sebagai peserta terundang, yang masing-masing terdiri dari Badan Publik OPD Provinsi, Badan Publik Pemerintah Kabupaten (PPID Utama), Badan Publik Vertikal Tingkat Provinsi dan Publik Vertikal Tingkat Kabupaten.  Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Ikbal, dalam berbagai penyampaiannya, e-Monev merupakan langkah strategi untuk mengukur sejauh mana kepatuhan badan publik dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "e-Monev ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan kepatuhan badan publik terhadap undang-undang keterbukaan informasi publik" lanjutnya Ketua KI Provinsi Sulbar berharap semua badan publik dapat menggunakan platform ini menjadi platform utama dalam mendapatkan informasi keterbukaan publik. e-Monev ini, lanjut Ikbal diharapkan dapat menghilangkan sekat-sekat yang selama ini membatasi akses masyarakat terhadap informasi publik. “Yang sangat kami harapkan adalah melalui layanan Monev ini tidak ada lagi hal yang membuat masyarakat atau publik dalam mengakses informasi menjadi terbatasi. Namun justru dengan layanan ini, semua kebutuhan informasi dan hak informasi masyarakat dapat terpenuhi,” lanjutnya. Kegiatan peluncuran e-Monev ditandai dengan penekanan tombol sirine (Pemutaran Video tutorial e-Monev) yang sekaligus menandai diluncurkannya Monitoring dan Evaluasi (e--Monev) Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025. (Humas/KPU Polman)*.

Polewali - kab-polewalimandar.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar menggelar kegiatan Kajian Teknis Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Pencalonan, bertempat di Aula Lantai 2 Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar, Selasa (16/9/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, para Kasubag, serta staf sekretariat. Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Nurjannah Waris, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kajian teknis ini merupakan bagian dari upaya KPU untuk memperkuat pemahaman internal lembaga terkait regulasi dan teknis pelaksanaan pemilu dan pemilu mendatang. “Kami ingin memastikan seluruh penyelenggara di internal KPU benar-benar siap menjalani tahapan pemilu dan pemilu ke depan. Dengan pemahaman yang kuat sejak awal, kita bisa meminimalisir potensi permasalahan di kemudian hari dan menjaga kepercayaan publik,” ujarnya. Dalam kegiatan tersebut, para peserta membahas secara mendalam ketentuan terkait dasar hukum, prinsip pengaturan dapil, mekanisme pencalonan, serta tantangan potensi teknis yang mungkin dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilu di tingkat kabupaten. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Polewali Mandar, Rudianto, menegaskan bahwa kegiatan ini sangat penting sebagai bekal teknis bagi seluruh jajaran KPU. “Tema penataan dapil dan pencalonan Kepala daerah merupakan dua aspek yang cukup krusial dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilu. Dengan adanya kajian teknis ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap sejumlah pemangku kepentingan yang ada untuk perbaikan regulasi maupun teknis pada pemilu dan pemilu mendatang,” jelasnya. Dengan adanya kajian teknis ini hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan terhadap segenap pemangku kepentingan yang ada untuk perbaikan regulasi maupun teknis pada pemilu dan pemilihan mendatang.(Humas/KPU Polman)*.

Polewali - kab-polewalimandar.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar menyampaikan penghargaan dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Polewali Mandar yang telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 100.3.4.2/39/2025 tertanggal 12 September 2025 tentang dukungan sosialisasi layanan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Surat edaran tersebut ditujukan kepada para camat, lurah, dan kepala desa di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar sebagai bentuk sinergi pemerintah daerah dalam mendukung lancarnya pelaksanaan pemutakhiran data pemilu berkelanjutan di masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan. Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Nurjannah Waris, mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah daerah melalui surat edaran ini merupakan langkah strategi terhadap dukungan pemerintah Daerah Polewali Mandar kepada KPU Kab.Polewali Mandar “Kami sangat mengapresiasi langkah Pemda Polewali Mandar. Dengan adanya surat edaran ini, jajaran pemerintah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan memiliki payung koordinasi yang jelas dalam mendukung sosialisasi layanan PDPB. Hal ini tentu akan semakin memperlancar kerja-kerja KPU dalam memastikan daftar pemilih tetap bertukar, valid, dan akurat,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Polewali Mandar, Munawir Ariffin, menekankan pentingnya keterlibatan aparat pemerintah dalam proses pemutakhiran data pemilih. “Surat edaran ini menjadi bukti nyata bahwa Pemda Polewali Mandar memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung demokrasi. Kami berharap camat, lurah, dan kepala desa dapat berkomitmen dengan aktif membantu masyarakat dalam memberikan data terkini, sehingga daftar pemilih yang dihasilkan benar-benar akurat dan berkualitas,” tutur Munawir. Lebih lanjut, Munawir menambahkan bahwa keterlibatan aktif aparat pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan akan mendorong masyarakat untuk proaktif melaporkan perubahan data kependudukan, seperti perpindahan domisili, pernikahan, perceraian, maupun pemilih yang telah meninggal dunia. KPU Kabupaten Polewali Mandar menegaskan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi lintas sektor demi terwujudnya data pemilih yang berkualitas sebagai fondasi penting penyelenggaraan pemilu dan pemilu di masa mendatang.(Humas/KPU Polman)*.

Hai #TemanPemilih Kepala Sub Bagian SDM KPU Kabupaten Polewali Mandar, Siti Nadrah Alimuddin bersama Operator SIASN, Kurniati, mengikuti Rapat Konsolidasi Tata Kelola Layanan Kepegawaian dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (12/9/2025). Rapat konsolidasi ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat tata kelola layanan kepegawaian serta menindak lanjuti penetapan KPU sebagai pilot project implementasi kenaikan pangkat otomatis dan penetapan pensiun otomatis. Dengan dukungan BKN, transformasi tata kelola kepegawaian semakin profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga jajaran KPU bisa lebih fokus pada tugas utama melayani demokrasi. #KPUMelayani

Hai #TemanPemilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar mengadakan Rapat Pleno untuk melakukan verifikasi syarat calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, menggantikan almarhum Hj. Nurbaeti dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang telah meninggal dunia. Rapat pleno dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar, dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Polewali Mandar beserta Sekretaris KPU, Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum, serta staf terkait. Ju'mat (12/09/2025). Kegiatan ini dilaksanakan setelah Surat Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor B.466/DPRD/170/IX/2025 tanggal 11 September 2025 perihal permintaan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD, serta merujuk pada Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019. #KPUMelayani