BERITA TERKINI

Polewali - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Aula Hotel Ratih, Jl. Jendral Ahmad Yani Kel. Polewali Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, Sulawesi Barat dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Se- Sulawesi Barat, Sekretaris, Kasubag dan Operator Sipol Se-Sulawesi Barat. Rabu (11/10/2022). Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Rudianto dalam sambutannya selaku tuan rumah pelaksanaan kegiatan mengucapkan selamat datang kepada seluruh KPU Kabupaten Se-Sulawesi Barat yang hadir mengikuti Bimbingan Teknis Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024. "Kami selaku tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini, mengucapkan selamat datang kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat dan segenap rekan-rekan KPU Kabupaten Se-Sulawesi Barat, terlaksananya kegiatan ini yang terpusat di Kabupaten Polewali Mandar tentu akan menjadi nilai plus bagi kami, sehingga para verifikator KPU Kabupaten Polewali Mandar bisa langsung menyimak nantinya materi-materi yang akan disajikan, termasuk simulasi verifikasi faktual", ucap Rudianto. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Rustang sekaligus membuka acara dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman regulasi serta kebijakan pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu Tahun 2024 bagi KPU Kabupaten Se- Sulawesi Barat. "Pada hari ini akan ada dua materi utama yakni dari sisi pengawasan yang nanti akan dibawakan oleh Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Kebijakan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik yang nantinya akan dibawakan oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sulawesi Barat, sengaja dihadirkan seluruh ketua dan Anggota KPU ditingkat Kabupaten Se-Provinsi Sulawesi Barat agar bisa menyamakan persepsi", kata Rustang. Dalam wawancara terpisah, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Polewali Mandar yang ikut hadir dalam kegiatan ini menyampaikan dengan adanya bimbingan teknis ini kami berharap pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 berjalan dengan lancar, tertib administrasi dan aman. "Harapan kami dengan adanya bimbingan teknis ini, pelaksanaan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 dilapangann dapat berjalan dengan lancar, tertib administrasi dan aman", pungkas Nurjannah Waris. Selain Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, juga hadir Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar, H. Baharuddin bersama Kasubag. Teknis dan Hupmas, Hj. Nurlinah, Kasubag Hukum, Pengawasan dan SDM, Sitti Nadra Alimuddin, Kasubag. Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik, Agustan beserta operator Sipol KPU Kabupaten Polewali Mandar. (Humas/KPU Polman). Editor:IA Foto: MA

Polewali - Dalam rangka menghadapi tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar menggelar Rapat Koordinasi dengan Partai Politik, Bawaslu, serta Stakeholder terkait dalam rangka menyamakan persepsi terhadap regulasi yang mengatur tentang verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang di dilaksanakan di Aula Hotel Sinar Mas Jl. Ahmad Yani Kel. Wattang Kec. Polewali, Sulawesi Barat. Senin (10/10/2022). Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Rudianto dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan pemahaman terkait regulasi yang mengatur tentang verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024. "Kami berharap rapat koordinasi ini merupakan rapat persiapan untuk bagaimana melaksanakan verifikasi faktual kedepannya sehingga kami sangat harapkan dengan rapat koordinasi ini, kami KPU sebagai penyelenggara maupun Bawaslu mendapat dukungan dan kerjasama segala pihak baik itu pemerintah daerah, segenap pemangku kepentingan masyarakat luas, selain itu kami juga berharap dengan adanya Rapat Koordinasi ini adanya persamaan persepsi terhadap regulasi-regulasi yang mengatur tentang verifikasi faktual sehingga kendala-kendala yang bisa timbul dari pelaksanaan verifikasi faktual dapat di minimalisir dari sekarang", terang Rudianto. Sementara itu, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Polewali Mandar, Nurjannah Waris selaku narasumber memaparkan terkait tahapan pelaksanaan verifikasi faktual, ketentuan terhadap parpol yang diverifikasi faktual. "Verifikasi Faktual kepengurusan dan Keanggotaan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober s/d 4 November 2022 (21 hari), untuk partai politik yang lolos Parlementary Treshold( PT) pada pemilu tahun 2019 tidak dilakukan verifikasi faktual, sisa menunggu ditetapkan sebagai peserta Pemilu jika memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administrasi. Untuk partai politik yang tidak lolos Parlmen Treshold (PT) Pemilu tahun 2019 dan memiliki keterwakilan tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, Partai Politik yang tidak lolos PT Pemilu 2019 dan tidak memiliki keterwakilan tingkat DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, serta partai politik baru yang telah dinyatakan  memenuhi syarat verifikasi administrasi sebagaimana rekapitulasi hasil verifikasi administrasi yang dituangkan oleh KPU ke dalam Berita Acara, KPU akan menyampaikan dokumen hasil verifikasi administrasi  melalui Sipol untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten", papar Nurjannah Waris. Tambahnya lagi, dalam tahapan verifikasi faktual ini, petugas verifikasi nantinya akan mempertanyakan kepengurusan dan keanggotaan partai politik. "Petugas verifikasi akan mendatangi kantor partai politik dan melakukan verifikasi terhadap kepengurusan partai politik dan verifikasi terhadap pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % dalam kepengurusan sedangkan untuk keanggotaan partai politik, petugas verifikasi akan mendatangi tempat tinggal anggota parpol sesuai data sampel dan apabila anggota partai politik tidak dapat ditemui maka petugas penghubung menghadirkan anggota partai politik di kantor tetap partai politik untuk di verifikasi", tambahnya. Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Saifuddin,S.Ag., M.Ag sebagai narasumber menyampaikan dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota. "Dalam melaksanakan verifikasi faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022, Pasal 84 ayat (1), KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dapat didampingi Bawaslu Kabupaten/Kota ", jelas Saifuddin. Hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Partai Politik dan Stakeholder terkait, serta Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar bersama jajarannya. (Humas/KPU Polman). Editor:IA Foto: AD

Pasangkayu - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar, ikuti Rapat Koordinasi Persiapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024  diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Aula Hotel Mutiara Jl. Poros Majene - Mamuju, Pasangkayu. Jum'at (7/10/2022). Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, Farhanuddin selaku Divisi Hukum dan pengawasan dalam arahannya mengapresiasi kegiatan ini karena diikut sertakan divisi hukum dan pengawasan dalam Rapat Koordinasi ini. " Tentu kita mengapresiasi acara hari ini karena di ikut sertakan divisi hukum dan pengawasan itu juga yang dilakukan KPU RI pekan lalu, pesan dari pak Idham untuk terus membangun komunikasi yang intensif  dalam mengantisipasi pelaporan pelanggaran administrasi atau sengketa proses tentu kronologi, alat bukti dan jawaban itu akan berasal dari proses proses teknis yang berlangsung sehingga dalam mengantisipasi pelaporan pelanggaran administrasi atau sengketa proses itu dengan mudah kita jawab karena kita mempunyai kronologi dan alat bukti  sehingga ketika kita masuk  dalam persepsi terkait bantahan hal hal vermin itu kita bisa jawab dengan baik", terang Farhanuddin. Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat, Divisi Teknis Penyelenggaraan, Said Usman Umar dalam arahannya mengatakan perlunya sosialisasi massif terkait dengan persiapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. "Penting bagi kita selaku penyelenggara pemilu untuk melakukan sosialisasi massif terkait dengan persiapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik, kalau bisa ada edaran yang kita buat untuk disampaikan di setiap tempat ibadah bahwa tanggal 15 sampai dengan tanggal 7 November itu Kabupaten Sulawesi Barat atau wilayah kabupaten masing-masing itu melakukan verifikasi faktual, ini titik fokusnya ada di partai agar anggota Partai politik itu ada ditempat dan tidak kaget ketika didatangi oleh petugas tim verifikator", jelas Said Usman Umar. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Polewali Mandar yang hadir dalam kegiatan tersebut berharap dengan adanya kegiatan ini, KPU Kabupaten mulai menyiapkan diri menghadapi tahapan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. "KPU Kabupaten Polewali akan melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 10 Oktober 2022, ini adalah langkah awal bagi kami untuk menyamakan persepsi bersama partai politik dan Bawaslu serta stakeholder terkait", ungkap Nurjannah Waris. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Polewali Mandar, Andi Rannu yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi pelaksanaan kegiatan kali ini karena tidak menutup kemungkinan adanya pelaporan dugaan pelanggaran administrasi atau sengketa proses dalam tahapan yang berlangsung. "Hari ini kami diundang mengikuti kegiatan ini, tentu kita mengapresiasi pelaksanaan kegiatan kali ini. Ini menjadi bagian antisipasi kita dalam menghadapi  kemungkinan adanya  pelaporan dugaan  pelanggaran administrasi atau sengketa proses dalam tahapan yang berlangsung ini. Sehingga sangat penting bagi kami di kabupaten untuk mengikuti dan menyimak pemaparan dalam rakor kali ini," jelas Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Polewali Mandar, Andi Rannu. Selain Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Polewali Mandar dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Polewali Mandar, ikut hadir pula Kasubag. Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Polewali Mandar, Nurlinah, bersama Admin Sipol dan Operator Sipol. (Humas/KPU Polman). Editor:IA Foto: IA

Polewali -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar menjadi narasumber dalam kegiatan Pembelajaran Demokrasi yang dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPU-M) Akademi Keperawatan YPPP Wonomulyo di  Aula Akademi Keperawatan (Akper) YPPP Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Jumat (07/10/2022) Direktur Akper YPPP Wonomulyo Dr. Agusnia Hasan Sulur, Sp. M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler pemilihan Ketua BEM secara Demokrasi ini baru pertama kalinya di lakukan di Akper YPPP Wonomulyo ini. "Dari kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh BEM Akper YPPP Wonomulyo ini kami harapkan adanya pembentukan karakter dan softs skill bagi mahasiswa dan saya berharap dengan kehadiran Ketua KPU Polewali Mandar dapat meberikan informasi bagaimana proses-proses demokrasi di negara kita," ucap Agusnia Hasan Sulur Sementara ini Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Rudianto yang hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut memaparkan materi terkait konsep pemerintahan Demokrasi dan Pemilu. "Bahwa ada beberapa jenis pemerintahan yang di anut beberapa negara didunia diantaranya, pemerintahan Monarki (Sistem pemerintahan Kerajaan), Tirani (Sistem pemerintahan Otoriter), Aristokrasi (sistem pemerintahan Kumpulan orang-orang Cendikiawan), Oligarki (sistem Pemerintahan yang Dijalankan oleh orang2 yang berpengaruh) dan  sistem Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dianut di negara kita dimana dalam sistem pemerintahannya kadaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat," papar Rudianto Diakhir materi Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar memberikan motivasi kepada para mahasiswa agar terus membekali diri dan mengsah ilmu karena tugas mahasiswa adalah belajar, belajar dan belajar," Tutup Rudianto Selain mahasiswa Akademi Keperawatan YPPP Wonomulyo turut pula hadir Ketua Prodi Fredy Akbar, S. Kep, Ns, M. Kep. (Humas KPU Polman) Editor: AD Foto:AD

Pasangkayu; KPU Polewali Mandar mengikuti Pelatihan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) yang dilaksanakan KPU Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di Aula Hotel Multazam Kabupaten Pasangkayu (7/10/2022). Pelaksanaan pelatihan ini dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih, SDM, dan Parmas), Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM sebagai Admin SIAKBA dan Staf sebagai Operator SIAKBA KPU Se-Sulawesi Barat. Ketua KPU Pasangkayu, yang diwakili oleh Ketua Divisi Sosdiklih, SDM dan Parmas,  Heriansyah, dalam sambutan singkatnya menyampaikan ucapan selamat datang dan berharap bahwa kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. "Selamat datang di Kabupaten paling ujung utara Sulbar. Semoga kedatangan bapak ibu semua dapat menciptakan output terkait dengan kegiatan ini. Dan semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan dapat menjadi diaplikasikan di kabupaten masing-masing nantinya", ucap Heriansyah. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Rustang dalam sambutannya menyampaikan 3 (tiga) aspek yang penting dalam sebuah pelatihan atau pendidikan. "Bicara tentang pelatihan adalah bicara 3 ranah atau aspek yaitu, pertama, aspek kognitif, pengetahuan, 2. Aspek Afektif, aspek sikap terhadap sesuatu. Dan ketiga, aspek psikomotorik, adalah keterampilan. Nah ini adalah yang paling penting dalam kegiatan ini", ujar Rustang sekaligus membuka acara secara resmi. Selain itu, Ketua Divisi Sosdiklih, SDM, dan Parmas, Adi Arwan dalam arahannya, menyampaikan pentingnya tanggungjawab kita dalam proses rekruitmen Badan Adhoc nantinya melalui sistem SIAKBA ini. "Ini adalah rangkaian tak terpisahkan dengan tahapan pemilu. Yaitu penyelenggaraan seleksi atau rekruitmen Badan Adhoc kedepannya. Paling tidak pelatihan ini akan menggerakkan tanggungjawab kita dalam proses rekruitmen nantinya. Termasuk kita akan beradaptasi dengan pengembangan teknologi informasi", ujar Adi Arwan. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat, Bahtiar juga dalam pemaparan singkatnya berharap pihak sekretariat dapat memfasilitasi kegiatan KPU yang berbasis sistem dengan maksimal. "Saya ingin melihat dari sisi sekretariat memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berbasis sistem informasi ini dengan maksimal. Apalagi kita tahu dalam sistem informasi, ada namanya perangkat keras dan lunaknya (hardware/software). Djpastikan di rakor ini perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan", tegas Bahtiar. KPU Polewali Mandar dalam pelatihan SIAKBA ini mengutus Ketua Divisi Sosdiklih, SDM, dan Parmas, Munawir Ariffin, Kasubag Divisi Hukum dan SDM, Nadrah (Admin SIAKBA) dan Staf Subbag Hukum dan SDM, Rian (Operator SIAKBA. (Humas/KPU Polman) Editor: MA Foto : RH    

Mamuju - Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar mengikuti Rapat Koordinasi Pengelolaan Program dan Anggaran Tahun 2022 Lingkup KPU Se-Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat di Aula Lantai Dua Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat. Rabu (5/10/2022). Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat, Rustang dalam sambutannya mengatakan tolak ukur kesuksesan dalam pemilu adalah kesuksesan dalam pertanggungjawaban administrasi dan keuangan. "Salah satu ukuran kesuksesan dalam pelaksaan pemilu adalah kesuksesan dalam pertanggungjawaban administrasi dan keuangan, salah satu prinsip dalam pengelolaan anggaran adalah efektif dan efesien sehingga kedepan seluruh program kerja kita berjalan dengan baik serta tata kelolah keuangan bisa berjalan dengan bagus seperti yang telah dilaksanakan sebelumnya, kalau ada peningkatan terutama nolis dan keterampilannnya tentu kita bisa upgrade sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada", kata Rustang. Auditor Madya Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Suwatno, AK.,M.Si.,CA.,CRMO.,CRMP.,CRGP.,CBDA. yang di undang sebagai Narasumber kegiatan tersebut memaparkan tentang pentingnya good governance. "Dengan good governance akan mengurangi praktek korupsi dan nepotisme di birokrasi, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan profesional transparan serta akuntabel, terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah", papar Suwatno. Selain itu, Suwatno juga menjelaskan fungsi Anggaran dan prinsip-prinsip anggaran. "Fungsi Anggaran yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, distribusi, alokasi dan stabilisasi sedangkan prinsip-prinsip anggaran adalah kesatuan, universalitas, tahunan, spesialitas, akrual dan kas", jelasnya. Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar yang ikut dalam kegiatan tersebut menuturkan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka merealisasikan anggaran tambahan KPU Tahun 2022. "Rapat Koordinasi program dan anggaran tahun 2022 kali ini sangat penting untuk bagaimana merealisasikan anggaran tambahan KPU tahun 2022 yang bersumber dari SABA-BUN", tutur Rudianto Menurut Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Polewali Mandar, Muslim Sunar dalam kegiatan rakor ini mengatakan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi ini untuk memetakan manajemen resiko atas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan. "Kegiatan ini menjadi sangat urgen untuk memetakan manajemen resiko atas perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, dengan  menghadirkan narasumber dari BPKP , Kajati dan KPPN sehingga potensi permasalahan yang mungkin muncul sudah dapat diantisipasi dan diminimalkan dengan adanya penjelasan dari Narasumber", ujar Muslim Sunar. Selain Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar dan Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Polewali Mandar juga ikut hadir Sekretaris KPU Kabupaten Polewali Mandar, H. Baharuddin bersama Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Polewali Mandar, Rosidah, serta Operator Sakti KPU Kabupaten Polewali Mandar, Halim Husain. (Humas/KPU Polman). Editor:IA Foto: RD