Berita Terkini

Mamuju: KPU Provinsi Sulbar mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Internalisasi PKPU No. 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh Ketua dan Anggota KPU se-Sulawesi Barat, Sekretaris dan Kasubag Teknis Penyelenggaraan berlangsung di Aula Kantor KPU Provinsi Sulbar (2/8/2022). Dalam sambutan pembukaannya, Ketua KPU Sulawesi Barat, Rustang Rasud menyampaikan pentingnya internalisasi PKPU sebagai penyatuan standar perilaku penyelenggara di Sulbar. "Rakor intenalisasi ini sebagai penyatuan dan penggabungan standar perilaku, pendapat dalam rangka pelaksanaan verifikasi saat pendaftaran ini", jelas Rustang. Selain itu, Rustang menambahkan bahwa pendaftaran dan verfikasi parpol adalah kewenangan KPU RI tetapi akan melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. "Bahwa pendaftaran dan verifikasi adalah kewenangan KPU. Tapi akan melibatkan KPU Provinsi dan Kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing. Pada saat verifikasi administari paling tidak ada klarifikasi apakah kegandaan anggota dan pengurus parpol melalui, termasuk verifikasi faktual nantinya", tutup Rustang Kegiatan ini juga dipandu langsung oleh Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sulbar, Said Usman dengan membawakan materi terkait internalisasi PKPU dan Focus Group Disscussion (FGD) demi memperdalam pemahaman dan pengalaman peserta Rakor. Adapun dalam Rakor ini, KPU Polewali Mandar menghadirkan Ketua KPU Polman, Rudianto, Anggota KPU Polman, Muslim, Andi Rannu, Nurjannah Waris, dan Munawir Ariffin. Sedangkan pihak sekretariat KPU Polman dihadiri oleh Plt. Sekretaris, Agustan dan Kasubag Data dan Informasi, Rosida. (Humas/KPU Polman)

Polewali-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar menggelar kegiatan sosialisasi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024, di Ruang Media Center Jl. K.H.Wahid Hasyim No.02 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Minggu (31/7/2022)   Dalam sambutan sekaligus membuka acara tersebt Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar Rudianto, menyampaikan Sejak diterbitkannya PKPU  Nomor 3 Tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilu  tahun 2024, yang  dimulai pada tanggal 14 juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober tahun 2024, Sudah ada beberapa tahapan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. "Tahapan yang sekarang berjalan adalah tahapan Pendaftaran, dan Verifikasi partai politik peserta Pemilu yang dimulai tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 desember 2022 setiap tahapan dalam pemilu yang diatur dalam sebuah PKPU . sehingga, peraturan PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan peserta pemilu perlu kami sampaikan dengan tujuan bagaimana supaya kita mempunyai persamaan persepsi dalam memaknai PKPU  nomor 4 tahun 2022 oleh karena penyelenggara Pemilu beserta pemangku kepentingan dan masyarakat sebagi pemilih mempunyai andil masing-masing dalam tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan peserta pemilu, selanjutnya yang ke dua PKPU Nomor 4 tahun 2022  ada berapa ketentuan yang sifatnya baru dari PKPU sebelumnya, misalnya mulai pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2024 dilakukan di tingkat KPU RI dengan menerapkan sitem informasi partai politik atau sipol sedangkan tingkat KPU Kabupaten Polewali Mandar hanya melakukan Verfikasi adminstrasi dan Verifikasi faktual kepengurusan serta keanggotaan, kemudian di PKPU 4 ini juga mengakomodir putusan MK nomor 55 tahun 2020 tentang klasifikasi partai politik yang di verifikasi secara administrasi dan di verifikasi secara faktual", ujar Rudianto Diakhir sambutan Ketua KPU Polewali Mandar menjelaskan tentang Sistem informasi partai politik (SIPOL) yang hanya merupakan sebagai alat bantu dalam proses Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan peserta pemilu tahun 2024. Selanjutnya Sosialisasi PKPU Nomor 4 Tahun 2022 serta pengenalan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) oleh Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar Divisi Teknis Penyelenggaraan, Nurjannah Waris  terhadap Parpol se- Kabupaten Kabupaten Polewali Mandar yang menghadiri sosialisasi tersebut.  "Bahwa didalam PKPU 4 Tahun 2022 ada hal yang baru yang mengatur tentang pendaftaran parpol yaitu pendaftaran parpol dilakukan melalui SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) yang diinput oleh parpol ditingkat pusat sehingga beda dengan pendaftaran parpol pada pemilu sebelumnya, oleh karena itu hari ini kami mengundang pengurus Partai Politik Se-Kabupaten Polewali Mandar untuk mengikuti sosialisasi PKPU Nomor 4 tahun 2022, sosialisasi ini kami sampaikan agar pengurus parpol bisa memahami mekanisme maupun teknis pendaftaran partai politik, verifikasi maupun penetapan parpol.” tutur Nurjannah Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli bidang Ekonomi Abdul Jalal mewakili Bupati Polewali Mandar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Hj. Nurbaeti, Kabag OPS AKP Najamuddin, Pasi Ter Dim 1402 Letda Infanteri Ilham, Sos, Kejaksaan, Pengadilan, Kesbangpol, Disdukcapil, Bawaslu, Anggota KPU Kabpuaten Polewali Mandar, Nurjanna Waris, Andi Rannu, Muslim Sunar, Munawir Arifin , Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Polewali Mandar, Media Cetak, Elektornik/Online serta Staf Sekretriat KPU Kabupaten Polewali Mandar. (Humas/ KPU Polman)

Polewali- Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar Rudianto bersama Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar  Nurjannah waris menghadiri acara Debat Kandidat Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMP Negeri 4 Polewali sekaligus menjadi panelis yang di gelar di lapangan SMP Negeri 4 Polewali Jl. HOS Cokroaminoto No. 01 Kelurahan Darma Kecamatan Polewali Sulawesi Barat, Jumat (29/7/2022) Ketua KPU Polewali Mandar Rudianto dalam sembutannya sekaligus membuka  kegiatan tersebut sangat mengapresiasi kegitan Debat kandidat pemilihan Ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 4 Polewali. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan SMP Negeri 4 Polewali karena ini  merupakan kegiatan yang sangat positif untuk mendukung  bagaimana mempertahankan sistem kedaulatan rakyat atau Demokrasi di Bangsa dan Negara kita  dan Ini penting untuk memperkenalkan sedini mungkin sistem demokrasi kepada anak didik kita, generasi muda kita, yang merupakan harapan bangsa dan Negara kita ke depan. Oleh karena demokrasi adalah warisan budaya dan sistem pemerintahan sejak dulu dikenal di bangsa kita. Nenek moyang kita sejak dulu telah mempraktekkan yang namanya demokrasi, ini bisa dilihat dalam sejarah demokrasi di Indonesia, bahwa pada tahun 1927 telah digelar pemilihan kepala desa di Desa Plosoharang secara demokratis”.ujar Rudianto Kamaluddin, S.Pd, M.Pd Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Polewali,dalam sambutannya, berharap dengan kegiatan Debat kandidat pemilihan Ketua dan Wakil ketua OSIS anak anak kita tembuh.menjadi manusia yang cerdas.   “Dari kegiatan yang kita laksanakan ini saya selaku kepala sekolah SMP Negeri 4 Polewali mengharapkan anak-anak kita tumbuh menjadi manusia yang cerdas dan berkualitas sehingga karakter yang diharapkan oleh Pemerintah maupun lingkungan sekitarnya tercipta dengan baik .”harap Kamaluddin  Sementara  itu Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar , Nurjannah Waris juga pada kesempatan ini diminta juga untuk menjadi panelis untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon Ketua dan Wakil ketua OSIS SMP Negeri 4 Polewali. "SMP Negeri 4 Polewali dikenal dengan jargon 'Unggul'. Berikan alasan mengapa SMP 4 Polewali layak disebut sebagai sekolah yang UNGGUL"  Dalam kegiatan yang melibatkan Guru dan Siswa SMP Negeri 4 Polewali turut hadir pula Koordinator Ruang Guru Sulawesi Barat, Sukrianto, S.Pd. ( Humas/ KPU Polewali Mandar)

Polewali-Jelang pendaftaran parpol peserta pemilu Tahun 2024 pada tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar menggelar rapat pleno rutin membahas terkait sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 bersama jajaran sekretariat KPU Kabupaten Polewali Mandar, di Ruang Media Center Jl. K.H.Wahid Hasyim No.02 Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jum'at (29/7/2022). Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar, Rudianto memimpin rapat tersebut menyampaikan perlunya persiapan awal dalam menghadapi tahapan verifikasi, pendaftaran dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 salah satunya dengan menggelar Sosialisasi dan bimbingan teknis  ke jajaran sekretariat KPU Kabupaten Polewali Mandar. "Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis ini sangat penting untuk dilaksanakan karena proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu menjadi kegiatan awal tahapan Pemilu 2024 yang tidak lama lagi kita akan memasuki tahapan tersebut", terang Rudianto. Sementara itu, Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, Nurjannah Waris dalam rapat tersebut meminta kepada seluruh jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Polewali Mandar untuk dapat memahami alur tahapan proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu 2024. "Bukan hanya Anggota KPU yang perlu mengetahui alur tahapan proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu 2024, tapi juga seluruh jajaran staf sekretariat dapat memahami tentang proses tersebut", pinta Nurjannah Waris. Lebih lanjut, Nurjannah Waris menyampaikan bahwa Tahapan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 akan digelar pada 1-14 Agustus 2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022.  Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, Muslim Sunar dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa lokus pendaftaran Pemilu Tahun 2024 ada di tingkat pusat oleh partai politik tingkat pusat serta semua berkasnya diunggah melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). "Lokus pendaftaran parpol peserta pemilu 2024 berbeda dengan pemilu sebelumnya, pendaftaran peserta pemilu tahun 2024 ada di tingkat pusat oleh partai politik tingkat pusat dan kelengkapan berkas administrasi diunggah melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)", jelas Muslim. Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, Munawir Ariffin berharap dengan adanya kegiatan ini, diharapkan ada persamaan persepsi dalam proses Verifikasi, Pendaftaran dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin dihadapi nantinya. "Dengan adanya kegiatan Sosialisasi Verifikasi, Pendaftaran dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 dilingkungan KPU Kabupaten Polewali Mandar diharapkan ada persamaan persepsi dalam proses verifikasi, pendaftaran dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 meminimalisir permasalahan yang mungkin dihadapi dalam kegiatan tersebut nantinya", harap Munawir Ariffin. (Humas/KPU Polman).

Polewali- Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar, Munawir Ariffin hadir dalam Hearing Dialog bertajuk "Partisipasi Politik Pemuda Menuju Pemilu 2024" yang digelar Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat Fraksi Partai Golkar di Cafe Reski Jl. Poros Majene Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Rabu (27/7/2022). Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Usman Suhuriah dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah membangun kesadaran pemuda untuk peduli terhadap agenda Pemilu tahun 2024. “Pemilu sudah tidak akan lama lagi berlansung sementara Pemuda itu menjadi bagian yang penting sebagai kelompok strategis bersama-sama dengan kita untuk mengupdate, mendorong kesadaran politik warga negara terutama dalam menghadapi penyelengaraan Pemilu 2024", jelas Usman Suhuriah. Lanjutnya lagi, menurut Usman Suhuriah, kelompok pemuda inilah yang terus menerus  perlu  kita dorong secara bersama-sama agar mengambil peran-peran penting baik dia sebagai penyelenggara pemilu agar bisa terlibat langsung dalam proses pendidikan politik warga Negara dilingkungan masing-masing dan kami akan kampanyekan terus menerus karena ini adalah bahagian dari tugas- tugas kami di DPRD Provinsi untuk melahirkan pemilih-pemilih yang cerdas, kreatif dan kritis. Sementara itu, Munawir Ariffin yang hadir sebagai narasumber mengajak para pemuda untuk mengawal proses transisi demokrasi kearah yang lebih substantive yakni terlaksananya Pemilu secara free dan fair. “Para Pemuda harus bisa mengawal proses transisi demokrasi kearah yang lebih substantive yakni terlaksananya Pemilu secara free dan fair dan mempunyai kesadaran politik bahwa dirinya merupakan bagian yang menentukan arah dan keputusan kebijakan Negara" pungkas Munawir Ariffin. (Humas/KPU Polman).

POLEWALI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar menerima kunjungan kerja luar provinsi  Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pangkep, Kamis siang (28/7/2022). Keempat anggota DPRD Kabupaten Pangkep yang berkunjung ke kantor KPU Polewali Mandar tersebut masing-masing Nurdin Mappiara, M Nur Ali, Alfian Muis, serta Ibrahim, yang  didampingi Kepala Bagian Fasilitasi dan Penganggaran DPRD Kabupaten Pangkep, A. Aminullah. Dalam kunjungan kerja tersebut, Anggota Komisi 1  DPRD Kabupaten Pangkep diterima langsung Ketua KPU Polewali Mandar Rudianto bersama dua Anggota KPU Polewali Mandar masing-masing Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Andi Rannu dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Nurjannah Waris, di ruang rapat Media Center KPU Kabupaten Polewali Mandar. Turut mendampingi komisioner KPU Polewali Mandar, Plt Sekretaris KPU Polewali Mandar Agustan, Kasubag Hukum dan Sumberdaya Manusia KPU Polewali Mandar St Nadrah Alimuddin, dan Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Polman Rosidah. Dalam pertemuan tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Pangkep Nurdin Mappiara mengungkapkan, kunjungan kerja yang dilakukannya tersebut selain menyangkut dana hibah Pilkada Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 nantinya, juga untuk mendapatkan informasi tentang anggaran-anggaran apa saja yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap KPU Kabupaten Polewali Mandar. "Tetapi tentunya juga ingin kami pertanyakan tentang anggaran-anggaran yang Pemda berikan, bukan hanya pilkada. Karena kami dari komisi 1 yang berhubungan dengan KPU, dan kami ini tiga orang masuk di badan anggaran, tentunya kita mengambil referensi atau mengambil contoh  di daerah lain," kata Nurdin Mappiara. Ia menjelaskan, hal tersebut tidak terlepas dari persiapan menjelang pelaksanaan Pemilihan serentak di tahun 2024 mendatang. Termasuk bagaimana mereka selaku anggota Komisi 1 yang memang berhubungan dengan KPU di kabupaten, bisa memahami tugas pokok dan fungsi KPU itu sendiri. "Tentu kita sebagai anggota dewan, tentu harus memahami tupoksi dari KPU, dan bagaimana implementasi, program dan kegiatannya di bawah. Ya, tentu kita sebagai anggota dewan tentu harus memahami tupoksi daripada KPU. Salah satu kemarin, KPU Pangkep kita berikan tambahan anggaran sekitar 240 juta, untuk sosialisasi masalah data pemilih, kalau tidak salah, dengan Capil (Disdukcapil, red)," jelasnya. Menyambung hal itu, Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Pangkep Alfian Muis menambahkan, maksud dari kunjungan ini juga sekaligus untuk mengetahui berapa pagu anggaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Polewali Mandar tahun 2024 dengan jumlah wajib pilihnya yang lebih besar bila dibandingkan dengan kabupaten Pangkep 'Kira-kira dengan jumlah wajib pilih yang lebih besar dari kami, pagunya di Pemilihan lalu berapa, dan berapa untuk yang sekarang," ujar Alfian . Ditambahkannya pula, meski menjadi domain tim anggaran pemerintah daerah, apakah mekanisme pemenuhan  penganggaran biaya yang menjadi kebutuhan di Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Polewali Mandar 2024 melalui dana cadangan. "Yang mungkin (penting) juga, karena ini domainnya tim anggaran kabupaten, tapi mungkin dari pihak KPU Polewali Mandar sudah dengar-dengar, apakah  di rencana anggaran untuk tahun 2023 ini, ada yg sifatnya dana cadangan" imbuhnya lagi. Menjawab beberapa pertanyaan tersebut, Ketua KPU Polewali Mandar Rudianto menjelaskan jika di tahun 2020 memang KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten memang dibolehkan menerima dana hibah non pemilihan yang diberikan di masa non tahapan. "Mengenai anggaran apa saja yang boleh diberikan dari pemerintah kabupaten kepada KPU dalam hal di luar daripada tahapan pemilu, maupun pilkada, itu di tahun 2020 kalau tidak salah, kemarin memang ada surat ke kami dari KPU RI soal bolehnya KPU kabupaten dan KPU provinsi itu mengajukan yang namanya bantuan hibah non pemilihan untuk dukungan kegiatan yang di luar tahapan pemilu maupun pilkada. Jadi ini dikhususkan di masa di mana tidak ada tahapan pemilu atau pilkada," jelasnya. Selanjutnya, Rudianto juga menjelaskan tentang anggaran untuk Pemilihan 2024 yang telah diajukan KPU Polewali Mandar ke pemerintah kabupaten Polewali Mandar dengan besaran sebanyak Rp. 60.845.883.500,00. "Kemudian menyangkut soal dana pilkada, kami dapat gambarkan, total anggaran untuk Pilkada Polewali Mandar di tahun 2018 sebesar Rp. 27.429.846.650,00. Sementara untuk Pilkada 2024, total anggaran yang kami usulkan senilai Rp. 60.845.883.500,00 atau ada kenaikan sebesar 125 persen. Tentu ada pertanyaan kenapa ada peningkatan yang cukup besar. Nah ini disebabkan, pertama tentu ada peningkatan harga pasar dalam jelang lima tahun terakhir, yanh kedua adanya pembiayaan item yang baru dalam pilkada di masa Pandemi, yaitu  kita perkirakan pilkada masih dalam suasana Pandemi," jelasnya. Rudianto menambahkan, penyebab ketiganya adalah kenaikan anggaran honorarium untuk penyelenggara adhoc, KPPS, PPS dan PPK. "Yang besaran kenaikannya berkisar sampai 100 persen dari besaran honorarium sebelumnya," ungkapnya. Integritas Penyelenggara Dalam pertemuan tersebut, juga dilanjutkan dengan diskusi menyangkut kepemiluan dan bagaimana penyelenggara menjalankan tugasnya. Salah satunya menyangkut integritas penyelenggara yang ditegaskan memiliki nilai yang sangat penting dalam membangun demokrasi di bangsa ini. Menurut Nurdin Mappiara, pihaknya juga merasa perlu menanyakan terkait hal-hal menyangkut integritas penyelenggara sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam kunjungan kerja ini, termasuk apakah di wilayah Polewali Mandar ada kejadian yang terkait dengan persoalan integritas tersebut. Serta bagaimana pandangan KPU Polewali Mandar menyangkut pentingnya aspek integritas bagi penyelenggara ini. "Mungkin ini ada gambaran bagaimana (menyangkut integritas penyelenggara, red), ini yang saya tanyakan. Karena ini sangat perlu sekali. Sebab kenapa, aturan hukumnya jelas, di DKPP,  juga jelas. Cuma biasanya fakta di lapangan, ini yang menjadi ribut biasa. Mungkin itu yang jadi gambaran, mungkin ada kejadian atau bagaimana," ujarnya. Menjawab hal tersebut, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Andi Rannu menegaskan jajaran KPU hingga di tingkat bawah sangat mengedepankan faktor integritas. Karena dalam bekerja, KPU sesungguhnya terus mendapat perhatian dan pengawasan dari publik. Karena bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU, akan serta merta mendapat sorotan dan tentu saja segera akan berhadapan dengan proses hukum dan pemeriksaan etika di DKPP. 'itu yang ingin kami sampaikan sesungguhnya, bahwa yang kerap terbangun (asumsi) di luar, bahwa KPU itu mudah bermain-main (kongkalikong untuk melanggar aturan, red). Padahal sesungguhnya, kami itu yang paling tidak bisa bermain-main untuk melanggar aturan dan etika," jelas Andi Rannu. Andi Rannu menambahkan, mengingat potensi kerawanan dan pelanggaran yang ada termasuk yang dilakukan oleh penyelenggara, maka peran aktif dari semua pihak untuk terus mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan menjadi salah satu syarat untuk menjamin sukses pelaksanaannya. (Humas/KPU Polman)